Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Zawawi, Zawawi (2016) Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16 (2). ISSN 2477-8036

Text Fatwa klausul sanksi dalam akad.pdf - Published Version Download (274kB)

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep klausul sanksi menurut fatwa dua lembaga tersebut dan bagaimana metode penetapan fatwa (istinbat}) kedua lembaga tersebut tentang klausul sanksi. Penelitian ini adalah riset kepustakaan (library research) dengan analisis kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif-komparatif dengan pendekatan istis} lah} i. Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan mendasar antara fatwa Majma’Fiqh-OKI dan DSN-MUI dalam menentukan jenis akad yang dapat menerima klausul sanksi berupa denda. Keputusan Majma’Fiqh-OKI, penetapan sanksi denda tidak diperkenankan pada akad yang menimbulkan hutang-piutang yaitu salam, jual beli secara angsuran & qard. Fatwa DSN-MUI menegaskan klausul sanksi denda diperbolehkan pada semua akad yang menimbulkan hutang-piutang. Adapun metode penetapan fatwa (istinbat}) Majma’Fiqh-OKI menggunakan metode saddu al-dhari>’ah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menimbang antara maslahat & mafsadat. DSN-MUI menggunakan metode istis} lah} i dengan mengedepankan kemaslahatan terutama bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Actions (login required)

View Item