Perlindungan Nafkah Anak dalam Kompetensi Pengadilan Agama

Sam'ani, Sam'ani (2014) Perlindungan Nafkah Anak dalam Kompetensi Pengadilan Agama. [Research]

Text C.1. SK dan Laporan Penelitian Tahun 2014.pdf Download (3MB)

Abstract

Terdapat sejumlah regulasi perlindungan hukum untuk anak baik ditingkat nasional maupun internasional. Akan tetapi dari sejumlah regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk anak tersebut hanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara legalitas dapat diterapkan dalam kompetensi Pengadilan Agama dan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum nafkah anak pascaperceraian. Secara normatif batas akhir yang dapat dilakukan seorang anak dalam rangka menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya hanya pada permohonan eksekusi saja, lebih lanjut dalam Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur bagaimana apabila harta ayah yang akan dieksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (non executable) karena adanya itikad tidak baik dari sang ayah yang dengan sengaja menyembunyikannya atau tidak ingin memberikan nafkah terhadap anaknya. Dengan demikian perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian di pengadilan agama secara normatif belum komprehensif, karena tidak dapat melindungi hak nafkah anak secara menyeluruh. Regulasi yang digunakan Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan nafkah anak pasca perceraian yakni Undang-undnag No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum mengakomodasi tujuan hukum, karena secara koprehensif belum dapat memberikan kepastian hukum, manfaat dan keadilan untuk anak.

Actions (login required)

View Item