Rekonstruksi Hukum Perlindungan Anak di Pengadilan Agama

Sam'ani, Sam'ani (2015) Rekonstruksi Hukum Perlindungan Anak di Pengadilan Agama. [Research]

Text C.3. SK dan Laporan Penelitian Tahun 2015.pdf Download (1MB)

Abstract

Meskipun ditemukan sejumlah regulasi perlindungan hukum untuk anak baik ditingkat nasional maupun internasional, akan tetapi hanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara legalitas dapat diterapkan dalam kompetensi Pengadilan Agama dan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum nafkah anak pascaperceraian. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum nafkah anak secara komprehensif perlu dilakukan upaya mengoptimalkan atau mengefektifkan pelaksanaan eksekusi nafkah anak ketika diabaikan oleh suami, dalam hal ini dengan melakukan rekonstruksi hukum antara lain : a). Memberlakukan prodeo panjar biaya eksekusi, b). menghindari amar putusan yang tidak komdemnatoir serta merumuskan amar putusan yang proporsional dan final, c). Melegislasi regulasi yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mengikat dengan didukung muatan sanksi ta’zir atau pidana

Actions (login required)

View Item