Persepsi Hakim Peradilan Agama Brebes terhadap Uang Paksa dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadanah)

Sam'ani, Sam'ani (2018) Persepsi Hakim Peradilan Agama Brebes terhadap Uang Paksa dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadanah). [Research]

Text C.5. SK dan Laporan Penelitian Tahun 2018.pdf Download (9MB)

Abstract

Meskipun ketentuan uang paksa (dwangsom) diatur dalam Rv, penerapan lembaga dwangsom dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini khususnya di lingkungan peradilan umum dapatlah dibenarkan karena tuntutan kebutuhan dalam praktik, dan hal itu dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR maupun R.Bg. Adapun regulasi atau landasan yuridis penerapan lembaga dwangsom di Peradilan Agama harus mengacu pada landasan utama penerapan hukum acara yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yaitu ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UndangUndang ini” terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Dengan diberlakukannya dwangsom di Peradilan Umum maka dapat diberlakukan pula di Peradilan Agama.

Actions (login required)

View Item